DARI KYAI KAMPUNG KE NU MIRING - Aneka Ragam Suara Nahdliyyin dari Beragam Penjuru

DARI KYAI KAMPUNG KE NU MIRING - Aneka Ragam Suara Nahdliyyin dari Beragam Penjuru



Rp. 57000,-
Rp. 49.900,-

PEMESANAN 

085768163692

Detail Buku

Judul	DARI KYAI KAMPUNG KE NU MIRING - Aneka Ragam Suara Nahdliyyin dari Beragam Penjuru
No. ISBN	9789792547535
Penulis	Acep Zamzam Noor
Penerbit	Ar-Ruzz Media
Tanggal terbit	2010
Jumlah Halaman	248
Berat Buku	-
Jenis Cover	Soft Cover
Dimensi(L x P)	-
Kategori	Seri Rubrik Wacana MuNU
Bonus	-
Text Bahasa	Indonesia

Sinopsis

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang paling besar di Indonesia, NU selalu menarik perhatian banyak kalangan. Ada yang mengkritik karena keterlibatan tokoh-tokoh NU dalam ranah politik praktis tapi tak sedikit pula sanjungan datang karena NU dianggap telah lama berkiprah dalam mendidik dan mengabdi pada masyarakat.

Buku Dari Kiai Kampung ke NU Miring, adalah kumpulan kritik mendalam dari orang NU tanpa perasaan malu-malu. Kalau selama ini kritik NU datang dari kalangan non NU alias outsider yang cendrung menjadikan NU sebagai obyek kajian, maka dalam buku ini orang NU itu mencoba membedah dirinya secara lebih telanjang.

Arus utama yang menjadi kegelisaan di kalangan para pemuda NU adalah kian terkikisnya peran serta NU di kalangan masyarakat kecil. Para elit NU lebih sibuk mengurusi kursi kekuasaan di banding mendampingi masyarakat. Hidup dengan masyarakat yang kumuh, bertahlilan bareng, rajin mengimami di surau atau langgar sudah kalah dengan indahnya kursi kekuasaan. Pesantren yang dulunya berjalan seiring dengan kesederhanaan masyarakat kini sudah sudah banyak yang mengandalkan sponsor dan bantuan dari para politisi dan pengusaha untuk membangun gedung yang megah.

Mujataba Hamdi dengan melihat kondisi keberjarakan antara kiai NU dan masyarakat dalam tulisan ini mempertanyakan ihwal makna kebangkitan ulama dalam devinisi NU itu sendiri; makna kebangkiatan itu untuk siapa? Kebangkitan yang berpihak pada apa ? pada mereka yang congkak oleh harta dan kekuasaan (mustakbirin) atau pada mereka yang dilemahkan atau dikebiri hak-haknya (mustadh’afin) ?

Pertanyaan itu bukanlah hal baru, tapi hanya sebagai teguran bagi kalangan tokoh NU yang telah memaknai dan mengimplementasikan kebangkitan secara salah kaprah, kebangkitan bagi kaum yang berduit dan menjadikan kalangan mustadh’afin terus dikebiri hak-haknya tanpa ada yang mengadvokasi. Kiai NU yang menjadi figur masyarakat ketika memegang tampuk kekuasaan seakan lepas dari nilai-nilai NU Ketokohan dan kealimannya banyak yang telah digadaikan terhadap penguasa dan pengusaha.

Ada dua istilah untuk Kiai NU saat ini. Istilah “NU Condong” dan “Condong NU”. Ketika menghadapi situasi masyarakat di Sidoarjo yang tertimpa lumpur Lapindo, ada para kiai yang dengan sengaja menjadikan label ketokohannya untuk mempengaruhi masyarakat supaya tetap bersabar atas adanya lumpur dan bersyukur karena telah diganti rugi. Kiai tipe inilah yang disebut “condong NU” yang selalu menjadikan dirinya sebagai teman penguasa dan menggadaikan pembelaannya terhadap kaum mustadh’afin. “NU condong” adalah kebalikannya.

Penyakit akut yang menimpa tubuh NU lebih dominan “condong NU” Mereka banyak yang menjadikan NU hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pesantren banyak didirikan hanya untuk mencitrakan diri. Pengajian agama terus digalakkan untuk sosialisasi dirinya demi kepentingan pencalonan politik di masa akan datang.ujung-ujungnya ketika menjadi politisi tak ada bedanya dengan mereka yang tidak pake’ qunut hinga mereka yang tidak sholat sekalipun. NU pun kehilanagna spirit sebagai pembela kaum mustadh’afin.

Padahal jati diri Kiai NU jauh dari pencitraan yang hanya sekedar mencari muka untuk kepentingan sesaat. Orang, meminjam bahasanya Acep Zamzam Noor, yang menguasai ilmu agama, lulusan pesantren, atau anak kyai yang selalu berpakaian seperti pangeran diponegoro belum tentu layak disebut kiai. Kiai bukanlah orang yang menyelesaikan tahap pendidikan tertentu dan bukan warisan turun-temurun keluarga, melainkan semacam anugrah yang diberikan masyarakat pada seseorang karena kealiman, pengabdian, serta mutu pengabdiannya.

Bagi Acep Zamzam Noor, “Kiai kampong”. Kiai NU yang sebenarnya bukanlah mereka yang selama ini sibuk berpolitik, tapi mereka yang selama ini mengabdi pada masyarakat, baik itu melalui surau kecil atau pun pesantren apa adanya tanpa pamrih. Kiai NU yang sebenarnya bukanalah mereka yang berteriak dari panggung ke panggung layaknya selebritis untuk minta dihormati dan dipilih dengan mengatasnamakan agama sebagai kedok perjuangan, tapi mereka yang selama ini mengopeni masyarakat dengan penuh sahaja dan tanpa minta pujian.

Nyaris kalau membaca beberapa tulisan yang terkumpul dalam buku ini seakan kita optimis ihwal masa depan terpeliharanya tradisi dan kultur NU selama masih ada Kiai kampung. Kiai kampung yang tidak peduli dengan jabatan itu menjadi penyelamat terpeliharanya kultur dan spirit NU sebagai organisasi kemasyaraatan yang selalu tetap konsisten dalam melakukan pendampingan dan advokasi bagi kalangan mustadh’afin.

Rasa optimisme itu juga memunculkan kritik pedas yang tanpa aling membelejeti kalangan tokoh NU yang selama ini telah menyimpang dari kultur NU, terutama mereka yang selama ini sibuk berpolitik. Untuk itulah buku ini akan menjadi menarik karena disela-sela rasa optimisme juga muncul rasa pesimisme yang mendalam sehingga memunculkan banyak kritik pedas yang dilakukan oleh beberapa kalangan NU muda; baik itu anak Kiai atau pun mereka yang selama ini aktif di organisasi NU.

JIMAT NU

JIMAT NU


Rp. 65.000,-
Rp. 55.000,-

PEMESANAN 

085768163692

Detail Buku

Judul	JIMAT NU
No. ISBN
Penulis	Binhad Nur Rohmat, dkk
Penerbit	Ar-Ruzz Media
Tanggal terbit	2014
Jumlah Halaman	300
Berat Buku	-
Jenis Cover	Soft Cover
Dimensi(L x P)	-
Kategori	Seri Rubrik Wacana MuNU
Bonus	-
Text Bahasa	Indonesia

NU DAN KEINDONESIAAN

NU DAN KEINDONESIAAN

Rp 55.000

Rp 45.000

PEMESANAN

085768163692

Detail Buku

Judul	NU DAN KEINDONESIAAN
No. ISBN	9789792256277
Penulis	Mohamad Sobary
Penerbit	Gramedia Pustaka Utama
Tanggal terbit	Maret 2010
Jumlah Halaman	276
Berat Buku	-
Jenis Cover	Soft Cover
Dimensi(L x P)	135x200mm
Kategori	Seri Rubrik Wacana MuNU
Bonus	-
Text Bahasa	Indonesia

Sinopsis

Sejak didirikan oleh Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari dan beberapa kiai kharismatik di Surabaya pada tahun 1926, NU mendapat banyak simpati dari berbagai kalangan karena kemampuannya mempertahankan dan menyeimbangkan antara kekuatan tradisionalisme dan budaya modern (almukhafadhatu alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil ashlah). Disisi lain, tradisionalisme NU mampu mengarahkan umatnya untuk bersikap toleran, menghormati agama lain, serta menghindar dari sikap fundamentalisme dan radikalisasi. 

NU menampilkan Islam yang akomodatif (moderat), berarti kesediaan menerima sikap dan pemikiran pihak lain dengan terbuka menciptakan jalan tengah. Tidak hanya dalam hal pemikiran keagamaan,  tapi kecenderungan akomodatif ini juga tercermin dalam sikap dan perilaku kebudayaan warga NU untuk menjadi penggerak kehidupan umat dalam sehari-hari sehinggga menjadi pelindung bagi kaum minoritas. 

Sehingga sejarah telah mencatat, bahwa NU merupakan warisan para pejuang kemerdekaan dan salah satu ‘pemegam saham’ bagi lahirnya Republik ini. Sebagai ormas Islam terbesar, NU sudah lahir jauh sebelum republik berdiri. NU tetap setia menjaga Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi kekuatan civil society (kekuatan sipil) yang menempatkan kemaslahatan dan kesejahteraan rekyat sebagai tujuannya. Di samping itu, NU dapat menjadi  lokomotif bagi arah kebangsaan di masa depan, sehingga mampu memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas dan menjadi pelopor pembentukan identitas keindonesiaan (nation-character building) (hlm.132-135).

Bersama dengan Muhammadiyah, NU selalu konsisten dengan sikapnya yang akomodatif sehingga dipandang sebagai pilar utama Islam moderat. Keduanya menghargai pluralitas bangsa dan dialog antar agama yang merupakan cerminan harmonisasi antara tradisi kultural dan ajaran agama. Juga NU menekankan keserasian hidup di tengah lingkungan masyarakat yang begitu majemuk. 

Begitu juga waktu dibawah kepemimpinan Gus Dur (1984-1999), NU telah diperkenalkan ke dunia nasional bahkan internasional. NU yang sebelumnya dikenal kaum sarungan dengan adat tradisional mampu mengangkat nilai-nilai ke-NU-an yang moderat dan anti kekerasan. Waktu itu, Gus Dur tiba-tiba menjelma sebagai tokoh yang disegani dan kharismatik dimata lawan maupun kawan khususnya rezim Orde Baru, belakangan Gus Dur dijadikan jimat NU. Dengan kata lain, NU tidak bisa dipisahkan dengan nama Gus Dur.  

Oleh sebab itu, Gus Dur mulai memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang moderat dan damai kian relevan ketika dunia dihadapkan pada pelbagai bentuk ekstremisme dan fundamentalisme yang ujungnya adalah terorisme. Memperkuat moderasi kutural seraya melebarkan perhatian pada moderasi struktural merupakan tantangan NU di masa depan. NU harus tetap bergerak dan mampu berdiri di dua kesadaran sekaligus, yakni tradisi dan kemodernan. NU masa kini dan masa depan diharapkan tetap menjadi generasi yang mampu mempertautkan kearifan tradisi dan kemanfaatan modernitas. Oleh karenanya, diperlukan peran NU untuk lebih berani secara terbuka melakukan penyebaran moral (etika) dengan instrumen yang lebih kongkret terutama bagi para elite negeri ini.

Dengan kembali ke Khittah 1926 dan penerimaan Pancasila sebagai kerangka dasar bernegara menempatkan NU pada posisi aman terhadap penguasa. NU menjadi jangkar nasional sehingga mampu memainkan peranannya untuk menjadi kekuatan budaya dan mampu memperkuat masyarakat sipil (civil society). Didalam tubuh tradisi ke-NU-an, Gus Dur melihat potensi pesantren yang progresif dengan mengistilahkannya sebagai agen perubahan. Keunikan pesantren ini merupakan modal sosial yang sangat berharga. 

Karena itu, NU harus memperkuat peran kiai yang berfungsi sebagai ulama (cleric) sekaligus cultural broker (makelar kebudayaan)- bukan political broker ataupun menjadi political operative pemodal yang membutuhkan mereka. Karena diakui atau tidak, NU selama ini terkesan terlalu elitis-politis, kurang populis. 

Menurut refleksi Mitsuo Nakamura, pemerhati NU dan Profesor Emeritus Chiba University, Jepang yang harus dikembangkan oleh pucuk pimpinan NU adalah menjadikannya sebagai gerakan agama, pendidikan, dan sosial, yaitu gerakan moral force ; penegakan sejati Pancasila sebagai dasar negara ; pembelaan hak minoritas golongan serta penegakan keharmonisan dan integrasi antar golongan, etnis, dan agama. Ini semua adalah konsekuensi dari kembali le khittah 1926. Sehingga ulama NU dapat meneruskan dan mengembangkan warisan Gus Dur ke tahap yang lebih kuat dan lebih tinggi pada hari depan. (hlm.226-228)

Peran kunci yang juga diharapkan dari NU adalah dalam bidang ekonomi. Selama ini peran tersebut masih belum menonjol. Kaum Nahdliyin dan pesantren selama ini banyak bergelut dengan usaha kecil-menengah dan sektor pertanian, seharusnya NU memiliki potensi yang besar sebagai salah satu kekuatan ekonomi umat. Para pimpinan NU diharapkan mampu mengembangkan semangat kewirausahaan di pesantren. Semangat itu bisa digali dari salah satu sejarah pergerakan ini, di mana pernah muncul gerakan kaum saudagar  (Nahdlatut Tujjar) yang berperan penting memperjuangkan ekonomi umat. 

Memang selama ini, NU kurang memberikan perhatian pada problem liberalisasi ekonomi, kapitalisme, neokolonialisme, yang menjadikan masyarakat pedesaan yang merupakan basis NU semakin dimarginalkan. Hal tersebut mestinya mendorong NU makin berperan dalam mewujudkan ekonomi rakyat berbasis sumber daya lokal. Dalam rangka menjalankan ekonomi tersebut setidaknya ada dua level ekonomi yang oleh NU harus diperhatikan, yakni level makro dan mikro dengan melakukan kontrol, advokasi dan pemberdayaan. 

Buku yang ditulis oleh Kang Sobary seorang budayawan ini sangat menarik untuk dikaji kembali dan dijadikan referensi bagi peneliti NU tentang perannya. Buku ini juga berisi komentar-komentar dari tokoh Republik ini terhadap kiprah NU dan harapan mereka terhadap perannya bagi Indonesia terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, politik dan ekonomi kerakyatan.