|
MEMBONGKAR PROYEK KHILAFAH ALA HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Rp 80.000
Rp 70.000
PEMESANAN
085768163692 |
Detail Buku
| Judul | Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia  |
| No. ISBN | 9789792553666 |
| Penulis | Ainur Rofiq |
| Penerbit | LKiS |
| Tanggal terbit | 2012 |
| Jumlah Halaman | 254 |
| Berat Buku | - |
| Jenis Cover | Soft Cover |
| Dimensi(L x P) | - |
| Kategori | Edisi Sosial Politik Keagamaan |
| Bonus | - |
| Text Bahasa | Indonesia |
Sinopsis
Buku ini membahas konsep negara Islam versi Hizb al-Tahrîr
(khilâfah atau al-dawlah al-Islâmiyyah). Lewat buku ini, penulis mengkaji aspek
epistemologis dan ideologis dari konsep khilâfah yang terdapat di dalam
kitab-kitab, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang mereka terbitkan, serta pengamatan
dan keterlibatan penulis di lapangan. Lewat hasil kajian dan pengalaman
keterlibatannya secara langsung, penulis mencurigai bahwa gerakan khilâfah yang
diklaim sebagai kewajiban agama sebenarnya merupakan cermin dari proses
komodifikasi dan politisasi agama dalam proses sosial.
Dalam hal ini, Islam hanya berfungsi sebagai alat legitimasi
gerakan politik semata. Sebab, pada hakikatnya, konsep negara Islam khilâfah
yang given dan applicated tidak menemukan pembenarannya, baik secara normatif,
historis, maupun sosial. Tidak ditemukan referensi normatif, historis, maupun
sosial tentang kewajiban menegakkan khilâfah dan menerapkan hukum-hukum
syari'at, sekalipun itu adalah negara Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. dan
Khulafa' ar-Rasyidin, yang diklaim oleh kalangan hizbiyyin—sebutan bagi aktivis
Hizb al-Tahrîr—sebagai model ideal negara Islam.
Nash-nash agama, baik Al-Qur'an, hadits maupun ijma', tidak
menyebutkan secara eksplisit dan transparan tentang hal itu, selain kewajiban
menegakkan amr ma'ruf nahy munkar dengan cara-cara yang damai dan toleran.
Pendek kata, khilâfah lebih merupakan produk kreativitas manusia untuk mengatur
dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga bukan
merupakan kewajiban agama yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Jelasnya, angan-angan
mendirikan khilâfah pada saat ini tak lebih dari romantisme sejarah, ahistoris,
dan tidak punya landasan sosial sama sekali, lebih-lebih di Indonesia sebagai
negara yang plural. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa klaim khilâfah dapat
menyelesaikan semua permasalahan kebangsaan dan kemasyarakatan hanyalah pepesan
kosong belaka.
Sebuah
kesimpulan yang teramat jauh kontras dengan pemahaman aktifis Hisbut
Tahrir maupun mereka yang sepaham dalam masalah keniscayaan Khilafah
sebagai bagian dari keharusan sejarah terlebih dalam konteks kekinian.
Perlu atau
tidaknya sistem Khilafah ditegakkan di bumi Indonesia, sebuah negara
yang telah mendeklarasikan finalitas ideologi bangsanya dengan ideologi
Pancasila, semua bergantung kepada sidang pembaca.
